Jackpot108 | Pengertian Tentang Hukum Wanprestasi

Pengertian Tentang Hukum  Wanprestasi - Keterlambatan adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian pihak debitur karena tidak memberikan jasa yang diperjanjikan atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya diatur dalam persetujuan.

 Pengertian Tentang Hukum  Wanprestasi

Istilah “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang artinya“ “wanprestatie”  yang berarti kegagalan untuk memenuhi hasil dan kewajiban yang disepakati kepada pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian, terlepas dari apakah Perjanjian tersebut maka  disimpulkan atau tidaknya suatu perjanjian atau perjanjian yang timbul dalam karena hukum.

Ketidakpatuhan tersebut mempunyai akibat hukum bagi pihak yang melakukannya dan mempengaruhi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan ketidakpatuhan tersebut untuk memberikan ganti rugi, sehingga harapan hukumnya tidak ada pihak yang akan dirugikan akibat keterlambatan tersebut.

 Dasar hukum wanprestasi

Non-kinerja adalah perbuatan seseorang yang tidak menepati janjinya kepada pihak lain. Landasan hukum ketidakpatuhan diatur dalam Pasal 1338 KUHP yang berbunyi: “Segala perjanjian yang dibuat itu menuruti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum pembuatnya. Persetujuan ini hanya dapat dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak.Alasan-alasan yang menentukan hukum. Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad secara baik

Dasar hukum lain atas ketidakpatuhan diatur dalam pasal berikut. Pasal ini memuat konsekuensi yang akan dihadapi oleh mitra kontrak yang wanprestasi.

Pasal 1243 BW tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada salah satu pihak atas kerugian yang diderita kreditur atau pihak lain.

  • Pasal 1267 BW yang mengatur mengenai pemutusan kontrak bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian yang ada.
  • Pasal 1237 ayat (2) BW menerima pengalihan risiko sejak terjadinya ketidakpatuhan.
  • Pasal 181 ayat 2 HIR tentang kewajiban menanggung biaya hukum.

Penyebab wanprestasi

a. Adanya kelalaian dari pihak debitur (nasabah).

Kerugian dapat dibebankan kepadanya (debitur) apabila ada kesengajaan atau kelalaian dalam suatu peristiwa yang merugikan debitur, sehingga ia dapat dimintai pertanggung jawaban. Kelalaian adalah suatu peristiwa dimana seorang debitur seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa tindakan atau sikapnya akan menimbulkan kerugian.

Berkenaan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dipenuhi oleh debitur, yaitu:

  • Kewajiban , untuk memberikan sesuatu yang dijanjikan.
  • Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan.
  • Kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan.

b. Karena adanya keadaan terpaksa (kekuatan super/force majeure)

Keadaan yang terpaksa adalah keadaan dimana kinerja obligor tidak dapat dipenuhi karena terjadi peristiwa yang bukan kesalahannya dan mungkin tidak diketahui atau diperkirakan akan terjadi pada saat perikatan. Dalam keadaan yang memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan yang memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemungkinan debitur.

Unsur-unsur yang terkandung dalam keadaan terpaksa adalah sebagai berikut:

Tidak terlaksananya suatu peristiwa yang mengakibatkan musnahnya pokok bahasan kontrak selalu bersifat permanen .

Hasil tersebut tidak dapat dicapai karena adanya suatu peristiwa yang menghalangi debitur untuk mencapainya. Ini bisa bersifat permanen atau sementara.

Peristiwa ini tidak dapat diketahui atau diperkirakan pada saat akad ditandatangani oleh debitur atau kreditur. Oleh karena itu bukan kesalahan para pihak, apalagi debitur.

Baca Juga : Pakaian Adat Khas Nusa Tenggara Timur

Akibat hukum atas keterlambatan pembayaran

Akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada debitur jika terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban memberi ganti rugi

Ganti rugi berupa pembayaran seluruh kerugian yang diakibatkan oleh musnahnya atau rusaknya harta benda kreditur karena kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi, Anda harus mengajukan pemberitahuan atau panggilan pengadilan terlebih dahulu, kecuali dalam beberapa kasus dimana pemberitahuan tidak diperlukan.

Ketentuan ganti kerugian diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang meliputi tiga jenis yaitu biaya, kerugian, dan bunga. Biaya adalah seluruh pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan oleh kreditur, sedangkan bunga adalah segala kerugian berupa keuntungan yang hilang yang dibayangkan atau diperhitungkan sebelumnya.

Kompensasi harus dihitung berdasarkan nilai moneter dan harus dalam bentuk uang. Oleh karena itu, ganti rugi atas wanprestasi hanya dapat dihitung berdasarkan sejumlah uang tertentu. Hal ini untuk menghindari kesulitan penilaian jika perlu diganti dengan cara lain.

b. Pemutusan kontrak

Sebagai sanksi kedua atas kelalaian pihak debitur yaitu H. berupa pemutusan kontrak. Sanksi atau hukuman ini, apabila seseorang tidak mengakui hakikat pemutusan itu sebagai suatu hukuman, maka debitur dipandang puas dengan segala pemutusan itu karena ia merasa bebas dari segala kewajiban pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, syarat-syarat pemutusan dianggap termasuk dalam kesepakatan bersama apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini perjanjian itu tidak sah, tetapi harus diajukan permohonan kepada hakim untuk membatalkannya. Permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan kontrak tidak berlaku. Jika syarat-syarat pembatalan tidak ditentukan dalam persetujuan hakim, maka hakim bebas, tergantung pada kasusnya, untuk memberikan, atas permintaan terdakwa, suatu jangka waktu untuk pemenuhan lebih lanjut kewajibannya, yang tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Pengalihan risiko

Pengaruh gagal bayar dalam bentuk pengalihan risiko berlaku dalam kontrak yang melibatkan aset, misalnya dalam kontrak sewa pembiayaan. Dalam hal ini Pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 berbunyi: “Apabila debitur lalai menyerahkan, maka tanggung jawab kebendaan menjadi tanggung jawabnya sejak kelalaiannya.”

Contoh Keterlambatan Pembayaran

Sederhananya, keterlambatan pembayaran merupakan suatu perbuatan tidak menepati janji yang tertuang dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak. Menurut penjelasan di ocbnisp.com , ada berbagai macam bentuk default yang biasa terjadi di sekitar kita.

1. Berjanji untuk melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati

Seperti yang telah dijelaskan di atas, wanprestasi merupakan suatu perbuatan ingkar janji yang terdapat dalam suatu perjanjian. Misalnya, seseorang berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam waktu satu bulan. Namun kenyataannya uang pinjaman tersebut tidak pernah dilunasi.

Kondisi ini tentu sangat merugikan pihak lain, dalam hal ini kreditur. Alasan ingkar janji ini sangat beragam. Biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakmampuan memenuhi komitmen, keengganan mengambil risiko, atau perubahan pikiran.

2. Terlambat menepati janji

Contoh lain dari tidak terpenuhinya janji profileplaylist.net adalah tindakan menepati janji tetapi terlambat. Misalnya, ada seseorang berjanji akan melunasi utangnya dalam waktu satu bulan. tetapi karena satu dan lain hal, pihak yang berkepentingan berhasil melunasi utangnya hanya dalam waktu dua bulan setelah mengajukan pinjaman.

Meski janji ditepati, tindakan ini dianggap wanprestasi karena tertundanya perjanjian awal. Sebab, masih ada pihak yang dirugikan karena kelalaiannya.

3. Memenuhi kewajiban namun tidak sesuai kesepakatan

Bentuk ketidakpatuhan lainnya adalah perbuatan seseorang memenuhi kewajiban namun tidak sesuai kesepakatan. Termasuk juga perbuatan yang melanggar kontrak karena dapat merugikan pihak lain dalam kontrak.

Misalnya, ketika seorang kreditur melunasi suatu utang, tetapi jumlah nominalnya tidak sesuai dengan jumlah utangnya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi peminjam karena ia tidak menerima kembali uang pinjaman sesuai kesepakatan.

Komentar